Banjarbaru: Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (11/4/2023). Wapres melihat gerai Kementerian Investasi/BKPM, khususnya pada layanyan Online Single Submission (OSS) dalam perizinan berusaha.
Di situ Wapres menanyakan proses pendaftaran izin berusaha, pendampingan, hingga aspek pemasaran. “Selain dari legalitas, bagaimana sisi kualitasnya, bimbingan untuk pemasaran?,” ucap Wapres.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, Rahmah Khairita menjelaskan tentang layanan yang diberikan. “Secara rutin ada bimbingan-bimbingan untuk para pelaku usaha,” ujar Rahmah.
“Sekarang banyaknya (bimbingan tentang pemasaran) secara online. Dibikin komunitas dari Dinas Perdagangan atau UMKM dan ada portalnya juga untuk bisa memasarkannya,” katanya.
MPP Kota Banjarbaru melaksanakan langkah konkret dari penandatanganan nota kerjasama nomor 119/M.KS.00/2022, tentang Akselerasi Kerjasama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. MoU antara Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri dengan 15 kementerian/lembaga dan korporasi.
Langkah konkret ini dapat dilihat dari bertambahnya gerai pelayanan yang terus meningkat jumlahnya di setiap daerah. MPP Kota Banjarbaru resmi beroperasi sejak 14 Februari 2021 yang ditandai dengan pembukaan perdana dan bergabungnya delapan instansi.
Kemudian, pada 7 Desember 2021 dilakukan pembukaan secara resmi MPP ini dan bertambahnya instansi yang bergabung sebanyak 13 instansi. Saat ini, telah bergabung sebanyak 20 instansi di MPP Kota Banjarbaru, yang menyediakan lebih dari 150 layanan.