Jakarta: Rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masih dalam pembahasan. Penjelasan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
“Penetapan ERP di DKI masih lama. Selain itu masih dalam proses dan ada tahapan-tahapannya,” kata Heru kepada wartawan, Jumat (27/1/2023).
“Salah satu tahapannya yakni berdiskusi dengan sejumlah pihak ahli transportasi,” katanya.
Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online melakukan penyampaian pendapat di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023). Salah satu pengemudi ojek daring, Somad, mengatakan penerapan ERP sangat memberatkan masyarakat, terlebih kalangan pengemudi transportasi daring.
“Kami minta untuk dibatalkan jalan berbayar ini, sekarang jalan aja dibuat pake pajak. Ini kita udah bayar pajak, masih diminta bayar lewat jalan,” kata Somad.
Sistem jalan berbayar (ERP) merupakan sistem yang menggunakan monitor electronic dan on-board unit pada kendaraan. Dengan sistem ini akan diketahui kendaraan apa saja yang memasuki daerah-daerah ERP.